Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam kebijakan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
ESG Indonesia – Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs menggantikanMillennium Development Goals(MDGs) yang berakhir di tahun yang sama. Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam kebijakan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
ESG Indonesia akan membahas sejarah penerapan SDGs di Indonesia, proses adaptasinya ke dalam kebijakan nasional, serta tantangan dan capaian yang telah diraih hingga saat ini.
Awal Mula SDGs di Indonesia
SDGs ditandatangani oleh 193 negara pada 25 September 2015 dalam Sidang Umum PBB di New York. Agenda ini mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif terlibat dalam penyusunan SDGs sejak tahap perencanaan.
Transisi dari MDGs ke SDGs
Sebelum SDGs, Indonesia telah melaksanakan MDGs sejak tahun 2000 hingga 2015. MDGs memiliki delapan tujuan, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta akses pendidikan dasar untuk semua. Namun, cakupan MDGs dianggap terlalu sempit, sehingga dalam perencanaan SDGs, Indonesia dan negara lainnya mendorong agenda yang lebih komprehensif.
Penerapan SDGs di Indonesia
Setelah SDGs diadopsi secara global, Indonesia dengan cepat merespons melalui regulasi nasional.
1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menjadi dasar hukum untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Implementasi SDGs di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akademisi. Keterlibatan multi-stakeholder ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SDGs inklusif dan berkelanjutan.
Capaian Penting SDGs di Indonesia
Hingga 2023, beberapa capaian penting terkait SDGs di Indonesia antara lain:
1. Penurunan Angka Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun, meskipun pandemi COVID-19 sempat memberikan dampak signifikan.
2. Peningkatan Akses Pendidikan
Angka partisipasi sekolah meningkat, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal.
3. Energi Terbarukan
Pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau).
Tantangan dalam Implementasi SDGs
Meski terdapat berbagai capaian, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan SDGs, termasuk:
1. Ketimpangan Regional
Pembangunan yang masih terpusat di Pulau Jawa membuat daerah lain, seperti Papua dan NTT, tertinggal dalam pencapaian SDGs.
2. Pendanaan SDGs
Menurut laporan Bappenas, Indonesia memerlukan pendanaan tambahan yang signifikan untuk mencapai semua target SDGs pada tahun 2030.
3. Perubahan Iklim
Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mempengaruhi target SDG 13 (Aksi Iklim).
Masa Depan SDGs di Indonesia
Dengan waktu kurang dari satu dekade menuju 2030, Indonesia terus berupaya mempercepat pencapaian SDGs. Strategi yang dilakukan meliputi integrasi lebih lanjut dalam RPJMN, digitalisasi pelaporan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan keterlibatan.
Sejarah implementasi SDGs di Indonesia mencerminkan komitmen negara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Meski menghadapi berbagai tantangan, kolaborasi multi-stakeholder dan strategi inovatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan ambisius ini dapat tercapai. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, SDGs diharapkan dapat menjadi fondasi pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.