Minggu, 21 Jul 2024

Peran Penting Pengaturan ESG dalam Tata Kelola Perusahaan di Indonesia

ESG adalah standar dan parameter tertentu yang diharapkan wajib diterapkan perusahaan dalam melangsungkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

ESG IndonesiaEnvironmental, Social, and Governance (ESG) kini semakin banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Namum Pengaturan khusus ESG saat ini masih terbatas, hanya diatur di level Peraturan OJK, seperti Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

ESG sendiri merupakan sebuah parameter yang digunakan oleh perusahaan dalam berinvestasi dengan mengimplementasikan kebijakan perusahaan sehingga tercapai keserasian dengan konsep environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).

ESG sekarang ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas dan menjadi fokus perhatian orang dan memiliki potensi dan output jangka panjang yang dapat dihasilkan dalam investasi tidak hanya terbatas kepada para stakeholder, namun juga kepada pemangku kepentingan dan diluar dari aspek keuangan yang diperhatikan oleh pemilik modal.

Menurut Avindra Yuliansyah dari  Associate Partner Soemadipradja & Taher (S&T),  ESG pada dasarnya adalah suatu standar dan parameter tertentu yang diharapkan wajib diterapkan perusahaan dalam melangsungkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Avindra menambahkan bahwa pengaturannya di Indonesia saat ini masih terbatas, lantaran masing-masing masih terpisah dan belum diatur menyeluruh.

Green Bond Berbasis ESG
Ilustrasi ekonomi hijau. (pixabay)

Pertama faktor Environmental (lingkungan), perusahaan diharapkan dapat menggunakan energi yang ramah lingkungan, melakukan pengelolaan limbah yang baik, berpartisipasi dalam konservasi sumber daya alam, dan melakukan penerapan penilaian risiko yang efektif dalam masalah lingkungan hidup.

Kedua faktor Social (sosial), Perusahaan diminta agar organisasi di dalamnya terlibat dalam pengembangan masyarakat yang positif, memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan, serta memastikan pemangku kepentingan bahwa pendapat dan aspirasi mereka akan dipertimbangkan.

Ketiga, faktor Governance (tata kelola). Perusahaan diekspetasikan dapat melakukan penggunaan metode akuntansi yang terstandar dan tepat, memastikan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, plus pengambilan keputusan yang etis dan transparan. Ketiga fator ini harus berhubungan dengan ESG Reporting atau dikenal pula sebagai ‘Sustainability Report’.

“Kita harus pertimbangkan (penggunaan ESG). Sebab, ada beberapa nilai baik ESG. Salah satu contohnya sekarang konsumen tidak lagi (sekadar) mencari produk yang murah. Banyak yang sekarang mencari yang sehat, memberi give back initiative ke masyarakat,” terang Avindra saat diskusi breakout session dalam gelaran Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2023.

Tak hanya soal semakin banyaknya konsumen yang mempertimbangkan corporate values atau nilai perusahaan dalam keputusannya membeli produk. Saat ini, investor asing juga mempertimbangkan ESG dengan serius sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dengan kata lain, memilih standar ESG dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Green Bond Berbasis ESG
Ilustrasi ekonomi hijau. (pixabay)

Penyampaian laporan keberlanjutan tahunan juga wajib bagi perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran atau bahkan teguran tertulis.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 16 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Sustainability Report (laporan keberlanjutan) digariskan paling sedikit memuat penjelasan strategi keberlanjutan. Laporan keberlanjutan harus disusun selaras dengan Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Pada kesempatan yang sama, Verry Iskandar yang juga merupakan Associate Partner S&T menyebutkan bahwa tim legal In-House Counsel itu sering menjadi jembatan antara perusahaan dengan pihak ketiga.

“Selain kita memberi konfirmasi ke direksi, kita juga bisa memberi masukan untuk kita ingatkan bagaimana kita kembangkan unsur tertentu sehubungan dengan ESG. Lalu, In-House juga bisa bantu established priorities, karena memang tiap perusahaan berbeda-beda faktor yang difokuskan.” jelasnya.

Tak hanya itu, In-House Counsel dapat berperan mendesain struktur atau sistem perusahaan. Dengan demikian, ESG tidak menjadi inisiatif yang berjangka pendek, justru dapat berjangka panjang. Bahkan penerapannya menyimpan manfaat yang melimpah, maka dari itu perusahaan harus sudah mulai mempersiapkan diri.

Sebab itu saat mempertimbangkan aksi korporasi baik itu merger asing atau aksi korporasi di dalam negeri, pelaku usaha (termasuk perusahaan asing) yang memiliki aset atau penjualan di Indonesia harus mempertimbangkan penerapan perinsip Environmental, Social dan Governance.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com