Masih ada sejumlah perusahaan yang mengabaikan penerapan ESG.

ESG Indonesia – Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi komponen penting dalam tata kelola perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. ESG bukan hanya sebuah tren, melainkan bagian dari regulasi dan kebijakan yang mulai diperkenalkan pemerintah dan diharapkan diadopsi oleh berbagai sektor industri. Penerapan ESG mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang baik. Namun, masih ada sejumlah perusahaan yang mengabaikan penerapan ESG. ESG Indonesia akan membahas secara rinci sanksi atau hukuman bagi perusahaan yang tidak menjalankan ESG di Indonesia, serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. Pentingnya Penerapan ESG di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian tata kelola yang baik. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), laju deforestasi, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan mendesak. Dalam konteks sosial, kesenjangan ekonomi dan kondisi kerja yang buruk di beberapa sektor juga mendorong pemerintah untuk mengedepankan ESG. Tata kelola yang baik (Governance) mencakup transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG, termasuk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan regulasi terkait keuangan berkelanjutan.

2. Regulasi Terkait ESG di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ESG. Pada tahun 2022, OJK juga memperkenalkan inisiatif taksonomi hijau yang bertujuan untuk mengarahkan pembiayaan ke proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki peran dalam hal penerapan standar lingkungan. Peraturan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan, terutama di sektor ekstraktif dan energi, untuk melakukan kajian lingkungan hidup dan mematuhi standar emisi serta pembuangan limbah.

3. Hukuman Bagi Perusahaan yang Mengabaikan ESG

Di Indonesia, perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ESG atau melanggar ketentuan dalam regulasi dapat menerima berbagai jenis hukuman, tergantung pada aspek mana yang dilanggar (lingkungan, sosial, atau tata kelola).

a. Sanksi Lingkungan

Perusahaan yang melanggar standar lingkungan di Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan bahkan pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan denda hingga miliaran rupiah, pencabutan izin operasional, serta tuntutan hukum pidana bagi individu yang bertanggung jawab. Contoh kasus besar adalah sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara, yang dapat didenda hingga triliunan rupiah dan direkturnya bisa menghadapi hukuman penjara.

b. Sanksi Sosial

Di sektor sosial, jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran ketenagakerjaan atau tidak mematuhi standar keselamatan kerja, mereka dapat dikenai denda, kompensasi kepada karyawan, hingga tuntutan hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan yang diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ketentuan ketat mengenai kesejahteraan pekerja. Perusahaan yang tidak memenuhi standar kesejahteraan pekerja dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembekuan izin sementara, atau bahkan pencabutan izin.

c. Sanksi Tata Kelola (Governance)

Perusahaan yang tidak mematuhi tata kelola yang baik dapat dikenai sanksi dari OJK, terutama jika perusahaan tersebut adalah emiten atau perusahaan publik. Menurut Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik, sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, hingga penghentian kegiatan usaha bagi perusahaan yang gagal melaporkan dan menjalankan tata kelola yang baik. Ini termasuk kewajiban transparansi, audit, dan pengungkapan informasi keuangan yang akurat.

4. Dampak Jangka Panjang Jika Tidak Menjalankan ESG

Selain hukuman langsung, perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ESG juga dapat mengalami dampak jangka panjang seperti:

a. Kerugian Reputasi

Perusahaan yang dianggap tidak peduli terhadap lingkungan atau tidak bertanggung jawab secara sosial akan kehilangan kepercayaan dari konsumen dan investor. Berdasarkan riset Nielsen tahun 2022, sekitar 73% konsumen Indonesia lebih memilih produk dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

b. Kehilangan Investor

Investor global kini semakin memperhatikan aspek ESG dalam portofolio mereka. Perusahaan yang tidak memenuhi standar ESG berpotensi kehilangan akses terhadap pendanaan dan investasi. Menurut Laporan BlackRock, manajer investasi di seluruh dunia semakin memprioritaskan portofolio yang berfokus pada keberlanjutan.

c. Kerugian Finansial

Biaya operasional dapat meningkat jika perusahaan tidak mengadopsi praktik ESG. Misalnya, perusahaan yang tidak efisien dalam manajemen limbah atau konsumsi energi akan menghadapi biaya yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah lingkungan.

5. Tantangan Implementasi ESG di Indonesia

Walaupun pemerintah telah menetapkan regulasi, implementasi ESG di Indonesia masih menemui banyak kendala, termasuk:

a. Kurangnya Standar yang Jelas

Tidak semua sektor memiliki standar ESG yang jelas, sehingga beberapa perusahaan belum memahami bagaimana mengimplementasikan ESG dengan baik.

b. Minimnya Pengawasan

Kendati aturan sudah ada, pengawasan terhadap penerapannya masih kurang.

c. Kendala Biaya

Beberapa perusahaan merasa bahwa penerapan ESG memerlukan biaya yang tinggi, khususnya bagi UMKM.

Penerapan ESG di Indonesia semakin penting dan telah diatur melalui berbagai regulasi. Perusahaan yang tidak menjalankan ESG berisiko mendapatkan sanksi administratif, denda, bahkan pencabutan izin operasional. Selain itu, dampak jangka panjang berupa hilangnya kepercayaan konsumen dan investor juga menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, penerapan ESG bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan di era modern.