Tekan emisi di sektor transportasi, pemerintah gaungkan kendaraan listrik ramah lingkungan.
ESG Indonesia – Transportasi merupakan penyumbang gas emisi terbanyak kedua di Indonesia yaitu sebesar 23%. Menindaklanjuti komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Net-Zero Emission, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kembali menyelenggarakan Diskusi Panel dan Sosialisasi “Dekarbonisasi Sektor Transportasi melalui Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Indonesia Lebih Baik” beberapa waktu lalu.
Sektor industri otomotif merupakan sektor industri yang sangat penting bagi Indonesia tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen. Seperti yang disampaikan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves, M. Firdausi Manti bahwa pemerintah dan warga Indonesia harus berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon atau dekarbonisasi.
“Kalau kita lihat tren dunia sekarang sudah mulai bertransformasi dari motor bakar ke kendaraan listrik. Berbagai negara juga mulai mentransformasikan industrinya agar bisa mengurangi emisi gas buangan dari sektor trasnportasi kendaraan bermotor. Sehingga kita sebagai bangsa juga harus memilih ingin tetap sebagai pengguna motor bakar atau kita harus ikut bertransformasi dan mulai menggunakan kendaraan listrik,” ujar Asdep Firdausi.
“Kita tidak bisa hanya menunggu, tapi kita juga harus aktif karena negara-negara lain juga sangat aktif untuk bisa membangun industri electric vehicle. Ini yang pemerintah dorong, perkembangan atau pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia termasuk dengan ekosistemnya,” lanjutnya.
Sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk mengadopsi EV, pemerintah memberikan dukungan program bantuan mulai dari pengurangan pajak sampai penyediaan fasilitas.
“Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif atau program bantuan untuk mendorong adopsi EV oleh masyarakat diantaranya insentif pembelian motor baru dan konversi sebesar 7 juta rupiah, pengurangan PPN dari 11% menjadi 1% dan pembebasan PPNBM untuk mobil dan bus listrik, serta bebas ganjil genap khusus daerah tertentu atau DKI Jakarta,” jelas Asdep Firdausi.
Sementara manfaat lain dari menggunakan kendaraan listrik sebagai transportasi utama yakni pengurangan emisi, dari aspek ketahanan energi dan efisiensi juga dapat mengurangi impor minyak kemudian subsidi yang dikeluarkan dapat dialokasikan untuk mendukung kendaraan listrik.
Selain itu, daur ulang dan juga ekonomi sirkuler komponen EV juga akan mendorong keberlanjutan, serta diversifikasi ekonomi melalui pengembangan seluruh rantai pasok kendaraan listrik.
Namun, dalam menyukseskan program pengurangan emisi di sektor transportasi, perlu adanya kerja sama dan dukungan dari para pemangku kepentingan, seperti salah satunya dukungan dari pemerintah daerah. Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan terkait percepatan implementasi KBLBB di lingkup pemerintah provinsi Jawa Tengah.
“Pemprov Jawa Tengah terus berkomitmen dengan mendorong industri mesin kendaraan listrik dan baterai di Kawasan Industri Terpadu dan menyiapkan kebijakan-kebijakan KBLBB dalam operasional kedinasan, memfasilitasi tumbuhnya konversi motor BBM, listrik, dan juga mendorong pertumbuhan after sales service di seluruh wilayah Jawa Tengah, serta menyiapkan tenaga terampil/terlatih melalui pendayagunaan Politeknik (Sekolah Vokasi) dan SMK,” jelas Sujarwanto.
Diperlukan adanya ide-ide dan inovasi baru untuk mempercepat adopsi KBLBB. Untuk meningkatkan inovasi produk yang aplikatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat mengembangan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat adalah melalui pengembangan industri berbasis riset yang bisa dilakukan di perguruan tinggi.
Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro, Agus Subagio mengatakan bahwa walaupun penelitian dapat gagal, tetapi itu tetap upaya yang kita lakukan untuk mendorong keberhasilan atas program KBLBB ini.
“Marilah kita bersama-sama walaupun kecil kontribusi yang kita lakukan, namun jika itu adalah pemikiran atau hal baru yang bisa kita lakukan, Insya Allah akan tetap memberikan kontribusi bagi usaha-usaha kita dalam memelihara lingkungan dan dunia kita,” ungkapnya.
Dalam agenda diskusi panel dan sosialisasi kali ini, Sesi Panel “Kebijakan Pemerintah Dalam Menguatkan Ekosistem KBLBB di Dalam Negeri” diisi oleh perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Retail dan Niaga, PT PLN (Persero).
Salah satu rangkaian kegiatan sosialisasi adalah kunjungan ke PT Hartono Istana Teknologi, Polytron Semarang untuk berdiskusi lebih dalam mengenai keterlibatan Polytron di industri Electric Vehicle (EV). Polytron memiliki tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan memiliki sinergi atau daya saing dalam industri kendaraan listrik sebagai bentuk dukungan pada pemerintah.