Selain memastikan keberlanjutan ekologi, program ekonomi biru juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
ESG Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Satelit Station – Kongsberg Satellite Service (KSAT) di Tromso Norwegia. Kunjungan itu untuk menjajaki potensi kerja sama teknologi yang akan dipakai untuk memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP.
“KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim, serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut,” kata Menteri KP Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (28/1/2024).
Menteri KP Trenggono menjelaskan, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya mendeteksi kapal-kapal pelaku praktik ilegal, tapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan, hingga mampu mengalisis data yang output-nya berupa peringatan dini ancaman polusi laut.
“Satelit itu juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi kalau teknologi di sini kita sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Itu masih kami jajaki,” jelasnya.
Sementara itu, Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro, yang menerima langsung kunjungan Menteri Trenggono menjelaskan tentang Stasiun Satelit Kongsberg dan teknologi yang digunakan.
Harald menyebut sedikitnya ada 21 negara yang telah dilayani dengan peruntukan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command dan control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan, dan oil spill.
“Satelit yang digunakan dapat mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS yang dimiliki, sehingga aktivitas kapal melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) bisa terpantau,” terangnya.
5 Jurus Ekonomi Biru RI
Sebagai informasi, lima program ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di pesisir, darat, dan laut secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Implementasi lima program ekonomi biru tak hanya memastikan keberlanjutan ekologi tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menambah pemasukan negara. KKP meyakini, jika kelima program itu terus dilakukan, maka landasan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan bisa terbangun dan mengakar.
Pentingnya Kolaborasi Ekonomi Biru
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga sempat meminta negara-negara pulau dan kepulauan untuk berkolaborasi menunju era baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalu optimalisasi ekonomi biru dari pengelolaan sektor kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Opening Remarks pada Dialog Tingkat Tinggi Ekonomi Biru Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan, di Nusa Dua, Bali, Senin (09/10/2023).
“Seperti yang kita ketahui, konsep ekonomi biru adalah salah satu konsep holistik mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem laut,” ujar Menteri Siti.
Menteri Siti mengungkapkan bahwa untuk menjadikan ekonomi biru menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, maka kolaborasi dari negara-negara pulau dan kepulauan yang tergabung dalam AIS Forum menjadi penting.
Hal tersebut disebutkannya karena saat ini lautan berada di bawah tekanan dari banyaknya aktivitas manusia, yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan akan makanan, air, energi, obat-obatan, transportasi, perdagangan, dan rekreasi yang mendorong terjadinya perusakan habitat, over fishing, polusi, dan pembangunan pesisir yang tidak teratur, sehingga mengancam sumber daya lautan dan jasa-jasa lautan yang menunjang kehidupan dan keseimbangan alam.
“Tekanan-tekanan tersebut semakin parah hingga telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya stok ikan, dan ancaman perubahan iklim,” tegasnya.
Untuk itu Menteri Siti melalui momentum AIS Forum mengajak para pemimpin negara-negara pulau dan kepulauan menempatkan fokus untuk bekerja sama, lintas sektor di semua tingkat pemerintahan, untuk memastikan ekonomi biru yang berkelanjutan berkembang untuk semua.
“Untuk lebih mempercepat aksi kolaboratif kita semua melalui visi yang selaras di antara negara-negara pulau dan kepulauan, maka sangat penting untuk menyatukan pemikiran para pemimpin, akademisi, pakar, dan business leader,” ungkap Menteri Siti.