Selasa, 20 Feb 2024

Percepat Pembangunan Berkelanjutan di 2024, Ini Strategi Menkeu

Selain komit menjaga iklim usaha dan lingkungan, APBN dan PNBP 2024 juga berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan.

ESG Indonesia – Sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ekonomi dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang cermat dan strategis dalam APBN 2024. Salah satunya melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia usaha.

Pendapatan negara pada APBN 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun, PNBP sebesar Rp492,0 triliun, pendapatan bea dan cukai sebesar Rp321,0 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp0,4 triliun. PNBP dalam APBN 2024 memegang peranan strategis sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, PNPB mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak berasal dari pajak, yaitu berupa pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp207,7 triliun melalui normalisasi harga komoditas minerba, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp85,8 triliun melalui optimalisasi KND, pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp83,4 triliun melalui peningkatan kemudahan akses layanan dan sinergi antar BLU, serta pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp115,1 triliun.

Uang Peruri BLT El nino
Ilustrasi dana pembangunan berkelanjutan. (pixabay)

Direktur PNBP SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Rahayu Puspasari mengatakan, bahwa kebijakan PNBP 2024 diarahkan untuk mengoptimalisasi PNBP, meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, pendapatan dari PNBP dalam APBN 2024 juga tidak hanya dilihat sebagai kontribusi finansial semata, tetapi juga sebagai sumber inovasi. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor baru, termasuk sektor digital dan berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PNBP.

Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan pendapatan, serta memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan menggandeng sektor-sektor kunci dan menerapkan inovasi dalam pengelolaan PNBP, diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara dan menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Green Bond Berbasis ESG Perdagangan Karbon Bank BJB
Ilustrasi dana pembangunan berkelanjutan. (pixabay)

Menkeu Pastikan Kelancaran Pencairan Anggaran

Selain membuat kebijakan strategis mengenai pembangunan berkelanjutan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di penghujung tahun dengan  meninjau secara langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada Jumat (22/12). Kantor tersebut, antara lain, KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Keempat KPPN tersebut memiliki kompleksitas pekerjaan tinggi dan melayani jumlah satuan kerja yang besar serta strategis. Cakupannya mencapai 56% dari alokasi belanja APBN bahkan hingga satker-satker di luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok.Kemenkeu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (istimewa)

Dalam kunjungan itu, Menkeu mendorong jajaran DJPb untuk selalu sigap memberikan pelayanan prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ia pun memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Menkeu juga menyapa sejumlah mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.

“Alhamdulillah kami mendapatkan feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik,” ujarnya.

Dalam dialog melalui video conference, Sesjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cecep Herawan serta para Duta Besar Indonesia di kota Brussel, Den Haag, dan New York mengapresiasi kinerja, layanan, dan kerja sama DJPb yang sangat baik selama ini. Senada, para mitra satker dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga institusi keuangan multilateral yang hadir secara langsung juga menyebut KPPN sangat membantu dalam pelaksanaan APBN.

investasi hijau SRI
Ilustrasi digitalisasi percepat pembangunan berkelanjutan (Pexels)

Tak ketinggalan, Menkeu meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, para pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkeu, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan DJPb. (dm/fir)

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com