Senin, 9 Des 2024

Pemerintah Siapkan KUMKM Inklusif Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045

Dorong KUMKM Inklusif Berkelanjutan, pemerintah gunakan jurus ekonomi biru dan ekonomi hijau.

ESG Indonesia – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa 2023 merupakan tahun pemulihan transformatif UMKM dan koperasi sehingga dua target ditetapkan yaitu memperkuat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dan menyiapkan transformasi koperasi dan UMKM agar memiliki daya tahan dan daya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya tersebut juga akan diteruskan di tahun 2024 agar transformasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, kedua target tersebut tercapai dan telah disiapkan sejumlah piloting yang dapat digunakan sebagai role model pengembangan UMKM dan koperasi ke depan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya yang dikutip (26/12/2023).

Beberapa hal lain yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2024 adalah penerima manfaat akan diperluas kepada anak muda, perempuan, penyandang disabilitas.

“Sedangkan fokus pengembangan ekonomi adalah Ekonomi Biru yaitu aquaculture dan Ekonomi Hijau yaitu agriculture. Kenapa? Ini adalah keunggulan domestik kita, tren konsumsi terus tumbuh, menyerap lebih luas lapangan pekerjaan, dan hilirisasi akan memberikan nilai tambah pada produk pertanian dan perikanan kita,” tutur Menteri Teten.

Investasi Berkelanjutan
Ilustrasi ekonomi hijau (Pixabay)

Pada 2024, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memiliki target penciptaan wirausaha sebanyak 1 juta orang. Saat ini tercatat sebanyak 821.599 wirausaha berhasil diciptakan melalui 320 kegiatan dari 27 kementerian/lembaga.

Sementara itu, program digitalisasi difokuskan pada penguatan sektor hulu, inovasi pembiayaan akan terus didorong untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dan koperasi termasuk melalui credit scoring, serta menyelesaikan RUU Perkoperasian, dan implementasi UU P2SK.

Akselerasi Transformasi KUMKM dan Wirausaha

Beberapa capaian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pada tahun 2023 di antaranya adalah keberhasilan meraih target 100 persen penciptaan koperasi modern sebanyak 400 koperasi, yang terdiri dari 220 koperasi pangan dan 180 koperasi non pangan.

Lebih lanjut, KemenKopUKM juga telah menetapkan 3 piloting koperasi untuk mengelola Minyak Makan Merah (3M) di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Langkat.

“Kami juga terus berupaya untuk menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan RUU Perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global. Untuk perkembangan RUU Perkoperasian saat ini akan segera dibahas setelah Surat Presiden (Surpres) Nomor R-46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR,” ujar Menteri Teten terkait transformasi KUMKM.

Tahun ini KemenKopUKM juga telah melanjutkan program SOLUSI Nelayan dan berhasil menetapkan 38 lokasi dari target 59 lokasi untuk pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Ilustrasi nelayan. (pixabay)

Selain itu, pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi transformasi formal usaha mikro, salah satunya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Pada tahun 2023 sebanyak 3,4 juta NIB berhasil diterbitkan dari target 2,5 juta NIB (136,10 persen). Untuk sertifikasi halal, tahun ini berhasil diterbitkan 74.879 sertifikasi halal dari target sebanyak 17.375 sertifikasi halal atau mencapai 444,1 persen.

KemenKopUKM juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder telah bersinergi untuk reaktivasi PLUT-KUMKM. Di mana pada tahun 2023, terlah terbangun 13 lokasi NEW PLUT dan 5 di antaranya telah 100 persen terbangun.

Guna meningkatkan nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk UMK, tahun ini KemenKopUMK menginisiasi program Layanan Rumah Kemasan. Disediakan pula tenaga desainer hingga layanan kemasan yang dapat memproduksi kemasan dalam skala kecil dan biaya terjangkau, yang saat ini sudah dilaksanalan di 13 lokasi.

Kemudian dalam rangka percepatan hilirisasi UMKM, KemenKopUKM terus melakukan pembangunan 8 Rumah Produksi Bersama (RPB) yang terletak di Kabupaten Batubara dengan potensi unggulan cabai, Kabupaten Garut dengan potensi unggulan kulit, Kabupaten Sukoharjo dengan potensi unggulan rotan. Kemudian Provinsi DIY dengan potensi unggulan susu, Kabupaten Jembrana dengan potensi unggulan kakao, Kabupaten Tanah Laut dengan potensi unggulan karet, Kabupaten Pangkep dengan potensi unggulan garam, dan Kabupaten Manggarai Barat dengan potensi unggulan bambu.

Selain itu, berdasarkan data LKPP sampai 4 Desember 2023, Koperasi dan UMK juga telah berhasil mendominasi produk di katalog LKPP. Dari total produk dan penyedia di katalog LKPP yakni 6.856.003 produk dan 276.065 penyedia, sebanyak 5.211.170 produk dan 235.518 penyedia adalah Koperasi dan UMK.

KemenKopUKM juga telah berhasil menyediakan 6 lokasi piloting project 30 persen ruang publik untuk UMKM yakni di Terminal Leuwipanjang (Bandung), Yogyakarta International Airport (YIA), Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Rest Area KM 260B Banjaratma, dan Terminal Bayuangga (Probolinggo).

Hingga saat ini tercatat 22,81 juta UMKM telah onboarding digital atau 76,03 persen dari target 2024 dan 35,64 persen dari total UMKM. Melalui Gerakan Berubah Digital KemenKopUKM terus mendorong UMKM untuk onboarding digital demi mencapai target tahun 2024 sebesar 30 juta.

Tahun ini KemenKopUKM juga berhasil melakukan 7 MoU dari target 8 MoU 2021-2024 dengan usaha besar. Saat ini setidaknya ada 660 UMKM telah menjalin kemitraan dengan Usaha Besar dengan nilai transaksi kemitraan sebesar Rp9,51 miliar.

Dari 2022 hingga saat ini, KemenKopUKM telah berhasil mencapai 13,4 juta data KUMKM. Selain itu ada 29,3 juta unit data pada sensus pertanian.

KemenKopUKM juga terlibat dalam program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Hingga saat ini total pelaku KUMKM yang telah menerima program/kegiatan sebanyak 2.753 KUMKM (113,76 persen). Dari total pelaku KUMKM penerima program atau kegiatan, sebanyak 617 orang adalah penyintas kemiskinan ekstrem di wilayah prioritas yang ditetapkan.

Sementara itu, Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 21 Desember 2023 telah mencapai Rp250,3 triliun atau 84,28 persen dari target Rp297 triliun kepada 4,48 juta debitur, di mana 42,39 persen di antaranya adalah debitur dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran.

Badan Layanan Umum KemenKopUKM juga telah mencatatkan realisasi yang baik pada tahun ini. Sampai dengan 19 Desember 2023 LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,56 triliun atau 86,94 persen dan akan terus akan ditingkatkan hingga akhir tahun ini.

Lalu SMESCO Indonesia hingga akhir tahun ini berhasil melayani sebanyak 94.978 mitra KUKM atau 95,97 persen dari target yang ditetapkan.