Kementerian PUPR utamakan prinsip lingkungan keberlanjutan dalam pembangungan infrastruktur
ESG Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Kementerian PUPR yang memiliki tugas membangun infrastruktur terus mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur.
“Salah satunya adalah memperkuat pemanfaatan 187 bendungan eksisting dan 61 bendungan baru yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2024, untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya
dan mengembangkan proyek pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy),” kata Menteri Basuki dalam acara Konferensi Insinyur se-Asia Tenggara atau yang dikenal CAFEO (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization) ke-41 di Bali, Rabu (22/11/2023).
Dikatakan Menteri Basuki, berdasarkan data Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021, kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air adalah 9% dari seluruh jenis pembangkit listrik di Indonesia sebesar 6.410 Megawatt (MW) listrik yang dihasilkan.
“Hingga tahun 2015, ada 23 bendungan eksisting yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas total sebesar 507 MW, termasuk Bendungan Batutegi (28 MW), Bendungan Jatiluhur (150 MW), dan Bendungan Bili-Bili (20.1 MW),” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya pada 2015 hingga 2024, Menteri Basuki mengungkapkan dari 61 bendungan baru yang dibangun, sebanyak 43 bendungan mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 258 MW, termasuk Bendungan Way Sekampung
(5,40 MW), Bendungan Jatigede (110 MW), Bendungan Leuwikeris (20 MW).
“Selain itu, Kementerian PUPR berencana membangun 11 tambahan bendungan pada tahun 2021-2027 yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 122 MW,” ujarnya.
Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR membangun bendungan yang memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dengan metode pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan lebih dari 20% luas permukaan genangan bendungan.
“Pada tanggal 9 November 2023 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas sebesar 192 MW, terbesar di Asia Tenggara. Selain pembangkit listrik tenaga surya terapung, Bendungan Cirata juga melayani pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 1.000 MW yang dibangun dan dioperasikan oleh PLN,” ujar Menteri Basuki.
Selain pemanfaatan bendungan untuk menghasilkan energi terbarukan, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR juga mengembangkan program pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy) untuk memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari limbah sebagai sumber energi alternatif yang sudah diterapkan di Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Banjarbakula (Kalimantan Selatan).
“Kementerian PUPR juga menerapkan metode Refuse-Derived Fuel (RDF), seperti pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tritih Lor di Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), Cicukang Holis di Kota Bandung, Kersiman Kertalangu, Padangsambian Kaja, dan Tahura di Denpasar Kota (Bali),” kata Menteri Basuki.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Chairman CAFEO 41 Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pertemuan kali ini mengangkat tema “Igniting ASEAN Blue Economy and Green Energy” sebagai refleksi komitmen komunitas ASEAN menjadi lebih tangguh, sejahtera dan berkelanjutan.
“Peserta yang hadir sebanyak 1.018 delegasi dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalan, dan perwakilan mahasiswa,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi fokus penting dalam era modern ini. Ini mencakup pengembangan dan pembangunan sistem transportasi, bangunan, energi, serta teknologi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Konsep Infrastruktur Berkelanjutan
Infrastruktur yang berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam. Dalam konteks ini, penggunaan material yang ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan menjadi poin penting. Misalnya, penggunaan teknologi hijau dalam pembangunan jalan, bangunan, dan transportasi dapat mengurangi jejak karbon serta mengurangi konsumsi energi fosil.
Dampak Sosial Ekonomi
Selain aspek lingkungan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Ini termasuk mempertimbangkan dampak sosial pada komunitas sekitar serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi baru, memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan listrik, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Tantangan dan Upaya Meningkatkan Infrastruktur Berkelanjutan
Meski penting, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak datang tanpa tantangan. Tantangan utama termasuk biaya yang tinggi dalam penerapan teknologi hijau serta perluasan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan populasi. Namun, upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mengatasi tantangan ini dengan investasi yang bijaksana, kebijakan yang mendukung, dan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan.
Infrastruktur yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama perubahan positif yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.