Rabu, 19 Jun 2024

Jalan Terjal Menuju Ekonomi Hijau Indonesia

Regulasi yang belum memberikan kepastian hukum menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat percepatan ekonomi hijau di Indonesia.

Ekonomi hijau atau green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kesetaraan sosial  masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai sistem perekonomian rendah yang tidak merusak lingkungan, hemat sumber daya dan berkeadilan sosial.

Namun pada prakteknya, Rionanda Dhamma Putra, Analis Ekonomi Politik LAB 45 menyatakan bahwa untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau di Indonesia akan menghadapi beberapa kendala yang akan berdampak terhadap percepatan menuju ekonomi hijau.

Hasil riset yang dilakukan di Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menunjukkan setidaknya ada tiga tantangan utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia, yaitu regulasi yang belum memberikan kepastian hukum, kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan alokasi pendanaan hijau yang belum menjadi prioritas dalam APBN ditambah dengan sistem evaluasi finansial yang belum transparan.

Menurut Rhionanda, Indonesia perlu bergerak dari posisi pendanaan tidak optimal dan regulasi-kelembagaan yang tidak efektif pada tahun 2022 menuju posisi pendanaan optimal dan regulasi-kelembagaan efektif pada tahun 2045. Indonesia hanya punya waktu hingga tahun 2030 untuk melakukan gerakan tersebut.

Kementerian Keuangan dan OJK sebagai regulator utama juga diharapkan dapat melakukan pemetaan kembali sektor-sektor prioritas pendanaan hingga tingkat daerah. Kebijakan yang secara sadar dan sistematis mengurangi subsidi terhadap sektor fosil perlu segera dilakukan, dengan tetap memperhatikan dampak kepada lapisan masyarakat bawah yang paling terdampak.

Di sisi rekomendasi kebijakan, riset LAB 45 memberikan masukan berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ekonomi Hijau, penataan kembali sektor-sektor prioritas, pengalihan subsidi BBM menuju mobilitas umum, dan penentuan megaproyek hijau secara spesifik dengan memberikan Pumped Hydro Energy Storage (PHES).

Sementara itu, Nariswari Nurjaman selaku Curriculum Mentor and Advisor Think Policy menyebutkan bahwa pengukuran kinerja ekonomi yang ada saat ini, seperti pertumbuhan PDB belum memasukkan elemen kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Inilah yang membuat perombakan headline figures yang dipakai untuk menilai kinerja perekonomian diperlukan untuk memasukkan kesadaran akan keberlanjutan di masyarakat.

Menurutnya, Meski PDB Indonesia terlihat besar saat ini, namun belum dapat mencerminkan komitmen nasional dalam menjaga lingkungan, sehingga perlu merubah cara pandang kita dalam mengukur kinerja ekonomi demi menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk menyongsong transisi ekonomi hijau.

Sementara itu, Ketua Career Development and Alumni Centre (CDAC) UMSU, Sukma Lesmana menjelaskan bagaimana tren akuntansi kontemporer memasukkan aspek Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) ke dalam pelaporan keuangan. Dia memaparkan bahwa tren ESG yang ada saat ini memungkinkan transformasi ekonomi hijau untuk berlangsung secara kolaboratif di antara sektor publik dengan sektor swasta.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com