Pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan yang lebih modern dengan konsep smart city.
ESG Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan teknologi ramah lingkungan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur. Infrastruktur dasar ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap prinsip lingkungan berkelanjutan.
Dalam hal ini, Kementrian PUPR memanfaatkan sistem teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) yang diterapkan untuk mengolah limbah domestik agar menghasilkan standar influen (baku mutu) sebelum didaur ulang maupun bercampur dengan badan air. Teknologi ini dinilai lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip IKN Nusantara sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan yang lebih modern dengan prinsip Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai suatu Future Smart Forest City of Indonesia.
Secara teknis, skema pengolahan air limbah IKN Nusantara menggunakan teknologi MBBRÂ dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah domestik melalui jaringan perpipaan untuk diolah ke IPAL. Setelah limbah diolah di IPAL lalu erintegrasi dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sehingga menghasilkan standar influen (baku mutu) yang ditetapkan sebelum dilakukan daur ulang maupun bercampur dengan badan air/dialirkan ke sungai.
Kasi Pelaksanaan Wilayah II, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Alfrits Steeve Willy Makalew mengatakan sarana dan prasarana IPAL yang sudah mulai dibangun berada di 3 lokasi, yakni IPAL 1,2, dan 3 dengan total kapasitas 5000 m3/hari dengan wilayah layanan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.
“Sarana dan prasarana pengolahan air limbah ini dihasilkan dari kegiatan perkotaan di KIPP sesuai dengan baku mutu air limbah yang berlaku sesuai KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan dalam Basic Engineering Design (BED) dan sasaran visi pembangunan IKN,” kata Alfrits.
Kontruksi IPAL 1,2, dan 3 di IKN sudah mulai dikerjakan dengan progres 7% dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Sementara anggaran pembangunannya bersumber dari APBN dengan nilai kontrak Rp638,8 miliar.
Instalasi Pengolahan Air Limbah IKN yang terintegrasi dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu bertujuan untuk mensinergikan pengelolaan sanitasi dalam satu lokasi sama. Lumpur sendimentasi yang dihasilkan dari IPAL 1,2, dan 3 sebesar 15 ton/hari akan di olah di TPST 1, sedangkan residu/sisa pengolahannya akan diurug di Unit Pengurukan Residu (UPR) yang berjarak 14 km dari TPST 1. Sementara untuk air lindi yang berasal dari TPST 1 akan diolah di IPAL 1 setelah dilakukan pengolahan pendahuluan di TPST 1. (Tri)
Adapun konsep smart city merupakan bentuk realisasi visi Indonesia tahun 2045 dan upaya untuk merubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Terdapat 3 tujuan utama, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Sehingga Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju.
IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di komplek IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga ini akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan.
Menteri Basuki menjelaskan IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.
KIPP sendiri terbagi dalam 3 klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau.