Krisis iklim yang mengancam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah tekankan pentinya dekarbonisasi menuju bebas emisi.
ESG Indonesia – Indonesia, salah satu negara adidaya iklim di dunia, berkomitmen kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat pembangunan rendah karbon atau dekarbonisasi dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Pernyataan tersebut dikatakan Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemetaan Dekarbonisasi Indonesia Menuju Net Zero, Jumat (10/11/2023). Acara FGD dilaksanakan dua bulan setelah Kemenko Marves menyelenggarakan Indonesia Sustainability Forum 2023, perhelatan sustainabilityterbesar di Indonesia yang dihadiri lebih dari 2000 peserta dari 47 negara.
“Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga mempunyai sumber daya yang sangat beragam dan sangat kaya seperti komoditas sumber daya mineral, laut, dan sebagainya. Jika kita tidak mengelola perekonomian kita dengan baik, saya pikir kita mungkin akan mengikuti jejak negara-negara berkembang yang memiliki pembangunan karbon sangat tinggi yang hal itu tidak ingin kita lakukan,” ujar Deputi Rachmat.
“Jadi menurut saya, tugas bagi kita di Indonesia adalah bagaimana kita bisa tumbuh dengan baik dengan less carbon intensive. Jadi hari ini kami ingin berdiskusi mengenai ini dan kami mengundang para ahli ini adalah juga sebagai tindak lanjut dari Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 yang berlangsung pada September 2023 lalu dan kami akan terus melakukannya ke depan,” sambungnya.
Rachman menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan beberapa diskusi kecil untuk mempertahankan dan membangun lebih banyak pengetahuan bagi regulator Indonesia hingga sektor swasta. Ia menegaskan kembali urgensi untuk mengatasi krisis iklim yang mengancam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Acara FGD ini juga membahas beberapa topik khusus seperti dekarbonisasi sektor energi, transition partnership, serta pembangunan supply chain di Indonesia untuk energi listrik dan transportasi, yang juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang ekonomi dekarbonisasi di Indonesia.
“Juga bagaimana kita bisa menggunakan semua tren besar mengenai pengembangan itu untuk membangun perekonomian baru di Indonesia. Sehingga menciptakan peluang pasokan bagi kita, dan tentunya bagaimana kita menjaga bumi kita harus memastikannya. Kita mempunyai tanggung jawab besar mengenai ini,” pungkasnya.
FGD juga berisi diskusi panel dekarbonisasi Indonesia dengan membahas mengenai:
- Meningkatkan dekarbonisasi industri untuk udara yang bersih dan sehat
- Menghijaukan rantai pasokan industri
- Just Energy Transition Partnership Indonesia
- Percepatan adopsi kendaraan energi baru demi transformasi industri otomotif Indonesia.
Adapun beberapa narasumber dan moderator yang hadir berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara, KADIN Indonesia, Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Badan PBB untuk Pembangunan-UNDP, perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, pusat kajian seperti CORE, serta Tony Blair Institute for Global Change.
Dekarbonisasi di Sektor Industri
Upaya dekarbonisasi di Indonesia tidak hanya sebatas kewajiban global, tetapi juga langkah krusial untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dekarbonisasi merujuk pada proses mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon di tingkat regional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu
Pihaknya menyatakan, Kemenperin aktif melakukan penyempurnaan untuk melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mencapai target NZE.
“Kami ingin target NZE di sektor industri lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.
Menperin menyebutkan, setidaknya ada lima hal yang membuat upaya dekarbonisasi menjadi perhatian bagi Indonesia, yaitu kebutuhan pasar atas produk hijau terus meningkat seiring kesadaran green lifestyle dari konsumen untuk menggunakan produk yang rendah karbon. Kemudian, adanya kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air yang mengganggu pasokan bahan baku industri.
Selain itu, adanya regulasi negara tujuan ekspor Indonesia yang mewajibkan praktik berkelanjutan seperti CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism) dan EUDR (EU Deforestation Regulation). Berikutnya, telah berdirinya pasar karbon nasional dan menggeliatnya pasar modal dan investasi yang mengadopsi aspek keberlanjutan terutama dekarbonisasi.
“Hal yang kelima adalah kontribusi terhadap komitmen negara dalam konvensi internasional, antara lain Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Minamata,” tutupnya.
Oleh karena itu, dari kelima hal tersebut, langkah-langkah dekarbonisasi menjadi semakin penting, khususnya untuk sektor industri.