Polusi udara tak hanya membahayakan kesehatan tapi juga bisa berdampak pada perekonomian nasional.
ESG Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sangat memerlukan kolaborasi dorongan dari seluruh sektor baik swasta maupun kementerian dan lembaga.
Menurutnya, masih terdapat peluang besar untuk memperbaiki kualitas udara, salah satunya dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur di DKI, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Itu bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ungkap Menko Marves Luhut saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di kantor Kemenko Marves, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Lebih jauh Menko Luhut mengingatkan bahwa kita semua menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara itu sangat luar biasa untuk kesehatan kita semua.
Dalam Rakor itu, pihaknya memberikan arahan kepada kementerian, lembaga dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek. Sehingga persoalannya yang selama ini ada bisa teratasi. “Kita harus cari kiat-kiat yang cepat,” tegasnya.
Guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik dibutuhkan dukungan seluruh seluruh pihak dalam mendorong upaya perbaikan kualitas udara dalam waktu dekat.
Ada beberapa upaya perbaikan kualitas udara yang dapat didorong, di antaranya perencanaan dan implementasi program-program memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga masing masing kementerian/lembaga terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.
“Pemprov DKI melalui TransJakarta untuk peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik-titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6,” sebutnya.
Menko Marves juga memberikan arahan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perindustrian untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM.
Agar penurunan polusi udara di Jabodetabek dapat terwujud, seluruh kementerian atau lembaga (K/L) diminta untuk mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional ataupun sosialisasi kepada masyarakat.
Kementerian BUMN diminta untuk mengoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan. Sementara KLHK dan Kementerian ESDM bersama PLN untuk perumusan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek.
“KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri. Serta, Kemenkeu bersama K/L terkait untuk penyiapan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas,” pungkasnya.